Setidaknya 152 pengacara menyatakan penentangan mereka pada hari Senin untuk pencalonan juru bicara kepresidenan Harry Roque ke Komisi Hukum Internasional (ILC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Para pengacara meminta Misi Permanen di Majelis Umum PBB untuk memberikan suara mereka kepada kandidat yang “lebih layak dan layak” untuk menjadi anggota badan hukum internasional terkemuka.
Roque termasuk di antara 11 individu yang dinominasikan di bawah negara-negara Asia-Pasifik. Hanya delapan dari mereka yang akan dipilih sebagai bagian dari ILC.
Mereka menekankan hubungan dekat Roque dengan Presiden Rodrigo Duterte, yang saat ini menghadapi penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan karena kampanyenya melawan obat-obatan terlarang.
“Harry secara luar biasa membela dan membenarkan pernyataan Presiden Duterte yang memungkinkan pembunuhan di luar proses hukum, serangan terhadap supremasi hukum dan proses hukum dan pada posisinya yang tidak dapat diterima tentang hak asasi manusia, keadilan, tanggapan pandemi dan pemerintahan yang baik,” tulis para pengacara.
Mereka juga mengutip pernyataannya terhadap ICC, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, serta “melemahkan” platform untuk penyelesaian konflik seperti putusan Pengadilan Arbitrase Permanen di mendukung klaim Filipina di Laut Cina Selatan.
“Sebagai seorang pengacara, [Roque] seharusnya menjadi penyedia fakta dan kebenaran dan harus menegakkan administrasi keadilan, peran yang telah dia korbankan sebagai imbalan atas kesetiaan butanya kepada presiden yang kuat. Kami khawatir dia akan membawa ini bersamanya ke ILC,” tambah mereka.
Menurut mereka, Roque juga telah “merasionalisasi pembunuhan di luar proses hukum dan menoleransi penerapan undang-undang terhadap para aktivis, pembangkang dan oposisi” dan bahkan secara terbuka menandai mereka yang menentang pencalonan ILC-nya.
Beberapa penandatangan petisi ini termasuk Senator Leila de Lima, anggota kongres Edcel Lagman dan Carlos Zarate, mantan perwakilan Neri Colmenares dan Erin Tañada, dekan JV Bautista dan Pacifico Agabin, mantan Jaksa Agung Joel Cadiz, mantan Presiden Bar Terpadu Filipina Ade Fajardo, mantan senator Wigberto Tañada, dan presiden National Union of Peoples Lawyers (NUPL) Edre Olalia.
Mencari komentar, Roque mengatakan dia akan mengeluarkan pernyataan tentang masalah ini.
Pemilihan Komisi Hukum Internasional untuk masa jabatan lima tahun mulai Januari 2023 akan diadakan pada 12 November. Pemilihan itu akan berlangsung pada sesi ke-76 Majelis Umum.—LDF, Berita GMA
Posted By : data pengeluaran hk