Di bawah kebijakan ‘no vax, no ride’ DOT, pengemudi dan operator dapat didenda
  Ulat Filipino

Di bawah kebijakan ‘no vax, no ride’ DOT, pengemudi dan operator dapat didenda

Tidak ada penumpang yang melanggar kebijakan “tidak ada vaksinasi, tidak ada tumpangan” dari Departemen Perhubungan (DOTr) tentang transportasi umum akan didenda jika bukan pengemudi dan operator kendaraan, menurut seorang pejabat. Namun, penumpang masih belum sepenuhnya licin.

Asisten Bidang Angkutan Jalan DOTr Mark Steven Pastor mengatakan pengemudi dan operator dapat dihukum berdasarkan Pasal I, Bagian J Perintah Administratif Bersama No. 2014-01.

“Denda akan mulai dari P1.000 hingga P10.000 tergantung pada berapa banyak lagi pelanggaran kebijakan kami,” kata Pastor.

Waralaba dapat ditangguhkan tergantung pada beratnya pelanggaran yang telah mereka lakukan, tambah pejabat itu.

Wakil Sekretaris DOTr Bidang Hukum dan Pengadaan Reinier Paul Yebra mengatakan hal itu tidak tercakup dalam Peraturan Departemen No. penumpang 2022-001 sehingga tidak akan didenda.

“Bagi yang melanggar ‘tidak ada vaksin, tidak ada tumpangan, mari kita ‘jelaskan’ ketika mereka penumpang, di Departemen Tatanan, kami tidak ada sanksi di sana karena itu tidak ditanggung oleh Departemen Perhubungan,” kata Yebra.

Namun penumpang tetap dapat dikenakan sanksi jika ada perintah tersendiri atau tersendiri dari pemerintah setempat mengenai pembatasan pergerakan orang yang belum divaksinasi COVID-19.

“Kisarannya Rp 500 hingga Rp 5.000. Yang lainnya termasuk penjara mulai dari lima hari hingga enam bulan, ”kata Yebra.

Pejabat itu juga menjelaskan bahwa hukuman peraturan LGU terpisah dari hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Republik No. 11332 o Wajib Melaporkan Penyakit dan Peristiwa Kesehatan Undang-Undang Kepedulian Kesehatan Masyarakat.

“Di situlah yang disebut tidak kooperatif dihukum dan hukumannya ada denda dari P20.000 hingga P50.000 dan penjara satu bulan hingga enam bulan,” kata Yebra.

Yebra juga mengingatkan bahwa Revisi KUHP memiliki sanksi untuk kartu vaksinasi COVID-19 palsu dengan denda hingga Rp1 juta dan penjara selama enam hingga enam tahun.

Dalam Perintah Departemen No. Pada tahun 2022-001 dari DOTR, mereka yang belum menerima vaksin COVID-19 tidak dapat naik kendaraan umum karena tingginya insiden virus di Metro Manila .–FRJ, Berita GMA

Posted By : togel hongkonģ